Rezim Jokowi Rezim Militer
Hari
jum'at lalu saya membaca sebuah berita di salah satu koran nasional. Di sana
disebutkan bahwa Presiden Thailand yang notabene dari kalangan militer
mengatakan bahwa pemerintah akan membredel media yang kritis kepada pemerintah.
Pada
umumnya, diberbagai negara yang dipimpin oleh rezim militer, bertindak dengan
tangan besi kepada para pengkritiknya.
Saya
menjadi bertanya-tanya, negeri ini dipimpin oleh orang yang bukan kalangan
militer, tapi mengapa perbuatannya lebih sadis daripada rezim militer di
Thailand? Kalau di Thailand baru mau, disini sudah mulai dilakukan upaya
pembredelan itu.
Keadaan
sebaliknya malah terjadi pada pemerintahan SBY. Sudah 2 periode SBY memimpin
negeri, sudah sangat banyak media mengkritik pemerintahannya, tapi tak satupun
dari media-media tersebut yang dibredel. Bukankah SBY itu berasal dari kalangan
militer? Mengapa dia tidak membredel media yang kritis kepadanya?
Saya
jadi bertanya-tanya tentang definisi rezim militer. Menurut kamus bahasa
Indonesia, rezim militer adalah sistem pengelola pemerintahan yang dijalankan
oleh militer.
Jokowi
walaupun bukan dari kalangan militer, tapi orang-orang disekelilingnya, yang
mempengaruhi kebijakannya, berasal dari kalangan militer. Contohnya yang paling
penting dan signifikan adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dan
mantan kepala BIN Hendropriyono. Keduanya adalah jendral-jendral yang dikenal
dekat dengan kalangan sekuler dan Kristen Fundamentalis.
Luhut
adalah salah satu aktor penting pembentukan Provinsi Kristen Tapanuli. Namun
alhamdulillah dengan izin Allah upaya pembentukan provinsi ini gagal. Sedangkan
Hendropriyono adalah aktor dibalik pembantaian umat Islam di Talangsari
Lampung.
Kepala
Staf Kepresidenan adalah posisi sentral dalam mempengaruhi kebijakan seorang
Presiden. Apalagi saat ini, Luhut mempunyai 5 orang deputi kepala staf
kepresidenan. Hal ini semakin menunjukkan cengkraman kepada Jokowi dan upaya
sistematis untuk mengurangi pengaruh Wapres Jusuf Kalla. Pengangkatan deputi
itu diprotes oleh JK dan Akbar Faisal.
Hendropriyono
adalah aktor dibalik proyek mobil nasional. Walaupun Jokowi lagi-lagi berbohong
untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa penandatangan itu bukan terkait dengan
mobil nasional. Padahal sudah jelas tertulis "mobil nasional". Anak
dan menantu Hendro juga diangkat menjadi komisaris telkomsel dan komandan
paspampres.
Seorang
pengamat dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti
mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang begitu mengistimewakan Mantan
Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Ray Rangkuti menilai komposisi
tersebut seolah memberi sinyal kalau Jokowi akan banyak mengambil pendekatan
keamanan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk politik.
Dari
pengamatan saya ini, saya menarik kesimpulan. Bahwa pada hakikatnya rezim
Jokowi adalah rezim militer. Dari kebijakan-kebijakan Jokowi seperti
pemblokiran situs islam, menunjukkan fakta ini.
Komentar
Posting Komentar