Umat Islam Masih Belum Merdeka
 |
| Adnan Menderes |
Bila saja umat Islam diberi kebebasan dalam berpolitik dan berdemokrasi, niscaya partai Islam akan memperoleh kemenangan cepat atau lambat.
Selama Mustafa Kemal Ataturk berkuasa, dia hanya menerapkan satu partai tunggal. Karena dia tahu sangat berisiko menerapkan demokrasi di Turki; bisa-bisa akan ada partai yang akan memenangkan pemilu dan menerapkan sistem Islam. Pengalaman dia terbukti ketika Ali Fethi Okyar mendirikan partai baru menyaingi partainya pemerintah. Mulanya partai pemerintah menang, tetapi kemudian oposisi menjadi begitu kuat di dalam perlawanannya terhadap upaya pembaruan Ataturk, khususnya dalam hal peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya Ali Fethi Okyar menghapuskan partainya sendiri dan Kemal tidak pernah berhasil mendemokratiskan sistem parlementer. Ia kadang-kadang menghadapi pihak oposisi dengan keras dalam berusaha mencapai tujuan utamanya untuk mendemokratiskan Turki. Salah satu kritiknya yang tetap bertahan hingga sekarang ialah bahwa Ataturk tidak mempromosikan demokrasi, namun sebagaimana dicatat oleh penulis biografinya, "Di antara kedua perang, demokrasi tidak dapat bertahan di banyak masyarakat yang lebih kaya dan yang lebih terdidik. Otoritarianisme Ataturk yang dicerahkan meninggalkan ruangan yang memadai untuk kehidupan privat yang bebas. Pada masa hidupnya, kita tidak dapat mengharapkan lebih banyak lagi."
Penerus Kemal melakukan "blunder politik" dengan demokrasi. Partai pemerintah kalah. Turki kemudian dipimpin oleh Presiden yang mencintai Islam, Adnan Menderes. Kemenangan Menderes terhadap partai-nya Ataturk justru terlihat ketika keberpihakannya kepada umat Islam. Untuk menghentikan kebijakan Menderes yang pro-Islam, dia dikudeta dan kemudian dihukum gantung bersama dua rekan separtainya, Fatin Rüştü Zorlu dan Hasan Polatkan. Sami Kohen, seorang wartawan berkata bahwa karena kebijakan Menderes yang begitu dekat dengan Islam dan kaku dengan Israel juga keputusannya mengubah azan dari Bahasa Turki menjadi Bahasa Arab, juga membolehkan orang Turki untuk naik haji menyebabkan dia dihukum mati. Dia membolehkan pengajaran bahasa Arab dan membangun 10.000 mesjid dan 22 ma'had Islam di Anatolia, dalam rangka akselerasi program para khatib, dai, dan guru-guru ngaji al-Qur'an di Turki. Dia juga yang menganjurkan dalam penerbitan buku-buku, majalah, dan selebaran yang bertopik Islami. Lebih dari itu, dia mengaktifkan kembali masjid-masjid yang sebelum zamannya dipakai sebagai gudang menjadi tempat ibadah. Pada masa kepemimpinannya, dia membuka 25 madrasah penghapal Qur'an.
Begitupun pemimpin-pemimpin Turki setelahnya yang pro-Islam, hidup dibawah ancaman kudeta; Anda mundur atau nasib anda akan sama seperti Menderes. Dan Erdogan tidak mungkin tidak menyadari hal ini.
Ada sebuah hubungan langsung antara sekularisme dan penindasan di Timur Tengah. Penyebaran Islamisme dan Gerakan Kebangkitan Islam membuat para pemimpin sekular lebih bertindak otoriter dan menindas untuk melindungi paham sekularisme agar tidak punah. Di saat yang sama, semakin besar penindasan dari pemerintah membuat masyarakat semakin berseberangan dengan sekularitas dan membuat gerakan Islamisme semakin mendapat hati di masyarakat Timur Tengah.
Kediktatoran telah membuat masjid sebagai satu-satunya tempat untuk memukul balik pemerintah dan melakukan perlawanan politik. Seorang sarjana seperti Vali Nasr berpendapat bahwa para elit sekular di dunia muslim dibentuk oleh kekuatan kolonial untuk mempertahankan hegemoni mereka.
Sekularisme juga biasanya diasosiasikan sebagai rezim militer, seperti yang terjadi di Turki dan Aljazair. Islamic Salvation Front (FIS) sukses memenangkan pemilu pada bulan Desember 1991 di Aljazair dan Partai Refah sukses memenangkan pemilu 1995 di Turki. Kedua partai ini adalah contoh partai politik Islam yang berlandaskan demokrasi. Akan tetapi, kedua partai tersebut dijatuhkan oleh kudeta militer untuk menyelamatkan paham sekularisme. Partai Refah di Turki dipaksa untuk turun dari pemerintahan oleh militer Turki pada bulan Februari 1997 dalam operasi yang dinamakan "kudeta post modern", FIS di Aljazair dijatuhkan oleh kudeta militer yang membawa negara tersebut kedalam perang saudara 1992. Kekuatan militer di beberapa negara dapat digunakan sebagai cara yang jauh dari konsep demokrasi untuk tujuan melindungi sekularisme.
Di beberapa negara, ketakutan akan Islamisme membuat negara melakukan cara yang seolah dilakukan secara domokratis dengan menekan Partai Islam. "Rezim Suriah merasa takut dengan kekuatan Islamisme lalu menekan Ikhwanul Muslimin Suriah." Ketika diplomat Amerika Serikat meminta Hosni Mubarak untuk memberikan hak kepada pers dan berhenti menangkap para intelektual, Mubarak menolaknya dan berkata, "Jika Saya melakukan apa yang kau minta, para fundamentalis akan mengambil alih pemerintahan seperti di Mesir. Kau mau itu terjadi?"
Atau ketika presiden Bill Clinton meminta Yasser Arafat untuk menegakkan demokrasi di Palestina pada 2001, Yasser Arafat juga menjawab hal yang sama. "Dia berkata bahwa dalam sebuah sistem demokrasi Islam, Hamas akan mengontrol pemerintahan di Palestina".
Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan bila negara-negara status quo dan sekuler seperti Mesir dan Uni Emirat Arab turut andil dalam kudeta yang terjadi pada pemerintah islamis seperti di Mesir, Libia, dan Turki karena watak mereka seperti itu adanya.
Maroji:
Komentar
Posting Komentar